Berita Panas Mengenai Ketidakadilan Hukum Pada Pemilihan Walikota Makassar

Kasus mengenai salah satu calon Walikota Makassar yang terancam didiskualifikasi memang sedang menjadi sorotan publik di tanah air. Para pakar politik dan aktivis juga sudah turun tangan memberikan suara mengenai kasus ini. Bukan hanya dianggap akan mencoreng wajah Demokrasi Indonesia, apabila dibiarkan berkepanjangan, maka hal ini bisa memberikan dampak global di Indonesia.

Banyak pihak yang menyuarakan tentang terjadinya ketidakadilan hukum dengan pendiskualifikasian kandidat calon Walikota Makassar di nomor urut 2, yaitu Moh Ramdhan Pomanto. Pria yang akrab disapa Danny tersebut juga tidak terima dengan keputusan ini. Sebab ia merasa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum seperti yang dituduhkan

3 Berita Panas Mengenai Pemilihan Walikota Makassar

Berikut di bawah ini telah dirangkum beberapa informasi terkini mengenai konflik dan sengketa hukum yang mewarnai semakin dekatnya dengan Pemilihan Walikota Makassar :

  1. Tuduhan Tidak Berdasar

pemilihan walikota makassar

Seperti yang dituduhkan oleh pesaingnya, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi, bahwa Danny melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan kekuasaan serta kewenangannya guna memenangkan Pilwalkot ini. Sedangkan Danny mengklaim bahwa apa yang ia lakukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat.

  1. Danny Tidak Akan Berhenti berjuang

pemilihan walikota makassar

Karena merasa dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran seperti tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Danny bertekad untuk terus maju dan mempertahankan posisinya. Ia mengatakan bahwa tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan melalui lembaga peradilan yang memiliki tugas khusus menangani sengketa pilkada.

“Saya merasa ada ketidakadilan hukum yang berlaku kepada saya, tetapi percayalah pada akhirnya keadilan dan kebenaran itu akan selalu menang,” ungkap Danny saat diwawancarai pers pada hari Rabu kemarin.

  1. Menuai Kritik Tajam

pemilihan walikota makassar

Bagaimanapun juga, masalah ini temasuk kasus yang sangat krusial sehingga harus segera ditemukan jalan keluarnya. Terutama setelah MA menolak kasasi dari KPU Makassar yang merasa keberatan dengan keputusan dari PTTUN Makassar karena telah memenangkan gugutan yang diajukan oleh kandidat Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi.

Salah satu pakar hukum yang angkat bicara adalah Margarito, Pengamat Hukum Tata Negara yang merupakan lulusan Universitas Indonesia tersebut menyayangkan skeptisme KPU Pusat yang memilih menelan informasi mentah-mentah tanpa meninjau ulang gugatan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kasus yang menimpa Danny ini bisa berakibat fatal bagi seluruh incumbent Indonesia.

Margarito menyatakan, bahwa apabila keadaan panas mengenai pemilihan walikota makassar ini dibiarkan begitu saja tanpa tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Maka pasangan calon hanya tinggal mencari jejak rekam dari program incumbent. Dan kemudian mengajukan aduan ke lembaga berwenang untuk menjadi bahan yang disengketakan.

“Betul, Anda tinggal ngarang, lalu lembaga hukum masuk dan membenarkan bahwa incumbent menggunakan kewenangannya sehingga merugikan paslon penantang. Kan begitu, sangat mudah terjadi diskualifikasi, fatal bisa mengacaukan pilkada di Indonesia,” ucapnya.

Add Comment