Dibalik Polemik Natuna, Indonesia-China

Masuknya kapal kapal milik nelayan China ke perairan Natuna di Kepulauan Riau telah menghadirkan polemic yang cukup panas antara pemerintah Indonesia dan juga China. Sebagaimana kasus muslim Uyghur yang tak bisa beribadah didalam masjid dan sujud diatas karpet masjid. Kapal kapal yang masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia tersebut ternyata menangkap ikan secara illegal dengan perlindungan penjaga kapal.

Setiap harinya sekitar seribu kapal asing masung ke perairan Natuna untuk menangkap ikan. Berdasarkan pada ketentuan wilayah, aktivitas kapal kapal asing di perairan Natuna tersebut telah melanggar aturan Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa  (PBB) atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).

Maka dari itu pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri pun menyampaikan protes kepada China, sebagai salah satu negara yang kapal nelayannya masuk ke perairan Natuna. Akan tetapi pihak China mengatakan bahwa hal tersebut tidak melanggar hukum karena perairan Natuna merupakan kawasan laut China Selatan yang sah meski terdapat Konvensi PBB.

Melirik negara tetangga, Malaysia, tak ingin lama lama menunggu dan tanpa pikir panjang langsung mendaftarkan sengketa wilayah di Laut China Selatan kepada PBB pada Desember 2019 lalu. Jika di total secara langsung, sengketa yang terjadi di wilayah tersebut telah melibatkan China, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Fillipina dan juga Indonesia.

Dibalik Polemik Natuna, Indonesia-China

Potensi Besar Perairan Natuna

Natuna memang menjadi primadona dan kerap di perebutkan karena memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Selain potensi ikan yang melimpah,kawasan ini juga menjadi titik paling strategus dari perbatasan negara negara yang terlibat sengketa.

“Kalau secara ekonomi sebenarnya Arafura yang paling kaya di Indonesia, tapi China tidak ada akses kesana, tidak punya pilihan, jadi lebih memilih Natuna” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industru (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.

Meski demikian, potensi itu pun menjadi tidak maksimal jika di rasakan oleh Indonesia apabila sengketa antar negara masih saja terus terjadi. Pada akhirnya masing masing negara juga tidak akan bisa menikmati kekayaan alam Natuna, apalagi jika tidak kunjung ada kesepakatan.

Hal yang harus dilakukan saat ini adalah menyelesaikan masalah hak perairan Natuna.

“Tentu jangan sampai masalah ini nantinya seperti hubungan China dengan Amerika Serikat, yang sampai perang dagang, itu akan merugikan, maka lebih baik dengan cara diplomasi.”ungkapnya.

Dirinya menilai bahwa hubungan kedua negara ini seperti AS-China saat ini, dimana kedua negara sama-sama merugi. Sebab, keduanya merupakan rekan ekonomi di berbagai bidang mulai dari bidang perdagangan hingga investasi.

“makanya lebih baik betul dicari betul jalan melalui diplomasi, kerahkan orang Indonesia yang punya hubungan baik dengan petinggi di sana (China), lalu libatkan arbitrase internasional sebagai penengah  dan bisa diterima oleh semua pihak, termasuk negara-negara lain (yang ikut bersengketa)” katanya.

Disisi lain Yugi juga menilai jika kehadiran nelayan Indonesia yang melakukan aktivitas perikanan disana bisa mencerminkan pemanfaatan negara atas kepemilikannya. Meski begitu, jika di ingat besarnya ombak di Natuna maka para nelayan pun perlu bantuan tangan pemerintah, misalnya dalam hal pengadaan kapal dan juga fasilitas rantai pasok ikan tangkapan dari Natuna

 

Add Comment