Dicurigai Revisi UU KPK Erat Konflik Kepentingan DiDalamnya

Dicurigai Revisi UU KPK Erat Konflik Kepentingan DiDalamnya

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat bahwa di dalam agenda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) Nomor 30 Tahun 2002 sangat erat sekali dengn konspirasidan juga adanya dugaan konflik kepentingan dalam proses perubahan aturan tersebut.

Bahkan ICW juga menilai bahwa DPR terlihat sangat serampangan, tergesa gesa dan kental sekali dengan dugaan konflik kepentingan dalam melakukan pembahasan tersebut. hal itu berdasarkan dari waktu pembahasan oleh DPR yang di nilai sangat tidak tepat, substansi pembahasannya pun menyisakan banyak perdebatan dari berbagai pihak. Bahkan menurut Kurnia Ramadhana seorang peneliti ICW,secara kelembagaan, KPK tidak membutuhkan perubahan UU.

Untuk itu ICW meminta kepada DPR untuk segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK tersebut. Menurutnya, DPR Jauh lebih baik dan bijaksana jika fokus bekerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi, seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunaiwz

Dugaan –Dugaan Konflik Kepentingan

Dugaa pertama menurut Peneliti ICW adalah niat DPR untuk melemahkan KPK sudah ada sejak lama. Di dalam catatan ICW, isu revisi UU KPK sendiri mulai bergulir sejak 2010. Menurut Kurnia, dalam naskah perubahan yang selama ini beredar secara public tidak ada perubahan yang signifikaan dan juga narasi penguatan lembaga KPK seakan akan hanya menjadi omong kosong belaka. Baik dari penyadapan atas izin Ketua pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, hingga pembentukan dewan pengawas.

Dugaan kedua dikarenakan mayoritas kasus yang di tangani oleh KPK sering kali melibatkan actor politik. Dalam catatan ICW, mulai dari rentang waktu 2003 – 2018 ada sekitar 885 orang yang telah di proses oleh hokum. Dari jumlah itu, 60 persen atau 539 orang berasal dari kalangan dimensi politik.

Setidaknya sebanyak 23 Anggota DPR periode 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan ketua DPR RI, Setya Novanto, dan juga wakil ketua DPR RI, Taufik Kurniawan pun tak luput dari jerat hukum KPK.

Dugaan ketiga adalah karena hampir seluruh partai politik di DPR periode 2014 – 2019 pernah terjaring oleh operasi KPK. Di antaranya berasal dari Partai Golkar delapan orang, Partai Hanura dua orang, PDIP, PAN, dan Partai Demokrat masing-masing tiga orang, serta PKB, PPP, PKS, dan Partai Nasdem masing-masing satu orang.

Dugaan keempat terkait kasus yang tengah di tangani oleh KPK banyak melibatkan anggota DPR. Kurnia mengingatkan kembali terkait kasus korupsi yang menyebabkan kerugian sangat besar kepada Negara dan di duga melibatkan banyak sekali pihak, mulai dari eksekutif, legislative dan juga swasta, yakni kasus KTP Elektronik

Oleh sebab itu Kurnia kembali menghimbau kepada DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK tersebut.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan bahwa permintaan revisi UU KPK telah sesuai dengan permintaan banyak pihak baik dari kalangan pimpinan KPK dan juga akademisi. Menurutnya, harus ada aturan hokum yang jelas unutk mengatur wewenang KPK.

“Karena dimana ada kewenangan besar harus ada pengawas “ ujarnya

Add Comment