Mengurus Partai Ditengah Urusan Pemerintah, Bijak Kah?

Pada Selasa 3 Desember 2019 di ketahui telah ada aktivitaas pertemuan antara para petinggi Partai Golkar di Kantor kementerian Bidang Maritim dan Investasi dalam rangka pemilihan bursa ketua umum partai golkar.

Pertemuan tersebut di adakan sebagai bentuk lobi politik yang setelah nya di ikuti dengan mundurnya salah satu bakal calon ketua umum dari partai golkar yakni Bambang Soesatyo.

Hal tersebut pun mendapat perhatian dari wakil presiden KH Ma’ruf Amin yang berasal dari latar belakang ulama dan sering berurusan dengan masjid. Agaknya mantan ketua BPIP ini kurang setuju dengan apa yang di lakukan para petinggi golkar tersebut serta perwakilan dari kementerian bidang maritime dan investasi yang bertanggung jawab.

Menurut Kyai Ma’ruf, kantor pemerintahan seharusnya tidak boleh di pergunakan untuk kepentingan partai. Sebagaimana ketika duduk diatas karpet masjid tidak boleh membahas partai

“Ya sebenarnya, kalau untuk kepentingan partai tertentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah” jelasnya ketika di wawancara oleh wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta

Akan tetapi namnpaknya wakil presiden ini tidak memiliki niat untuk memberi teguran secara langsung kepada para pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut, terutama menteri koordinator bidang maritim dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Sebab menurutnya yang lebih berhak untuk melakukan tindakan akan hal tersebut adalah presiden Joko Widodo

“Ya nanti presiden” ujar Kyai Ma’ruf singkat ketika di tanya tindakan selanjutnya yang akan di ambil.

Apa yang di sampaikan oleh Kyai Ma’ruf tersebut sekaligus juga menjadi bantahan atas apa yang selama ini di tudingkan kepada pemrintah, yakni intervensi pemerintah terhadap persoalan di partai yang memiliki lambang beringin dan ciri khas warna kuning tersebut.

Berdasarkan tanggapan dari wakil presiden, mengisyaratkan jika pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan apapun yang berkaitan dengan internal partai golkar.

“Ya kan pemerintah tidak melakukan intervensi. Jadi kalau masalah aprtai ya diserahkan kepada partai. Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi” terang Kiai Ma’ruf Amin.

Mengurus Partai Ditengah Urusan Pemerintah, Bijak Kah

 

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bersama Petinggi Golkar

Menurut wakil presiden, apabila nantinya sikap menteri coordinator maritim dan investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tersebut di nilai sebagai pihak yang melobi pencalonan ketua umum di golkar, maka hal tersebut merupakan kapasitas nya sebagai politik senior golkar dan sama sekali bukan karena perwakilan dari pemerintah

“Pak luhut itu mungkin sebagai orang Golkar, jadi penyelesaiannya dari internal masing masing partai politik”

Diketahui bahwa salah satu bakal calon ketua umum partai golkar Bambang Soesatyo bakal mengundurkan diri dari bursa calon ketua umum golkar.

Keputusan untuk mundur itu merupakan salah satu hasil dair lobi lobi yang di lakukan antara ketua umum golkar dan para politikus senior termasuk menko maritim dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sedangkan lobi lobi tersebut di lakukan pada saat jam kerja di kantor pemerintahan tepatnya kantor kementerian coordinator bidang maritime dan investasi.

 

Add Comment