Omnibus Law, Tuai Protes dari Berbagai Penjuru, Aksi Buruh di Era Pandemi

Omnibus Law, Tuai Protes dari Berbagai Penjuru, Aksi Buruh di Era Pandemic

RUU (Rancangan Undang Undang) Omnibus law Cipta Kerja masih menjadi kontroversi dalam lingkungan tenaga kerja.

Istilah omnibus law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Seringkali omnibus law dikaitkan dengan sektor kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling banyak menimbulkan kontroversi, terutama di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja.

Aksi penolakan sudah mulai terjadi hari ini, 5 Oktober 2020 di Gedung DPR/MPR RI. Sebanyak 5000 demonstran dari Kota Bekasi menggelar aksi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi.

Menurut Suparno, Ketua FSPMI, aksi demo akan digelar hingga tanggal 8 Oktober 2020. Rencananya, demonstrasi akan terus dilakukan hingga puncaknya ditanggal 8 Oktober di lokasi yang sama, Gedung DPR.

Sebelum menuju ke gedung MPR dan DPR, para demonstran menuju ke beberapa titik kumpul di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dengan melakukan longmarch.

“Berangkat jam 09.00 WIB dari titik kumpul, sementara kalau buruh kota Bekasi ngumpul di dekat masuk Tol Bekasi Barat” ujar Suparno.

7 Point Tuntutan Terhadap Omnibus Law

Omnibus Law, Tuai Protes dari Berbagai Penjuru, Aksi Buruh di Era Pandemic

Diperkirakan sebanyak 5000 buruh di Bekasi akan mengikuti aksi tersebut. Tak hanya di Jawa Barat, sejumlah massa di Jawa Timur juga berencana menggelar aksi dari tanggal 6-8 Oktober 2020.

Menurut Suparno, tuntutan buruh yang diusung dalam aksi tersebut sama halnya dengan semua aliansi buruh lainnya.

“Ya, itu sama dengan aliansi (buruh) pusat tuntutannya. Masih tentang omnibus law RUU Cipta Kerja. Kan DPR mau paripurna tanggal 8 (pengesahan) itu harapannya klaster tenaga kerjaannya dikeluarkan seperti halnya pendidikan, media itu kan dikeluarkan tuh,” tutur dia.

Sebelumnya, ada tujuh poin utama yang ditolak oleh para buruh beserta konfederasi lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut.

Pertama, para buruh menilai draf RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK).

Kedua, pihaknya menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak.

Keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan.

Kelima, buruh menilai melalui RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif.

Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila RUU Cipta Kerja disahkan.

Ketujuh, buruh juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan.

 

 

Add Comment