Partai Politik dan Kebijakan Para Menteri di 100 Hari Jokowi

Tanpa terasa, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menginjak  100 hari. Selama kurun waktu tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh Jokowi dan para menteri yang merubah jalannya pemerintahan

Beberapa menteri berhasil menarik perhatian publik dan jadi bahan perbincangan di media sosial karena kebijakan maupun karena langkah politiknya, termasuk mereka yang menjadi menteri dengan kendaraan partai politik.

Seperti yang telah diketahui, dari jumlah total 34 menteri Jokowi, 16 di antaranya berasal dari kalangan partai politik.

Partai Politik dan Kebijakan Para Menteri di 100 Hari Jokowi

Antara jabatan partai dan jabatan publik

Meski sudah di angkat menjadi menteri, kebanyakan para menteri ternyata masih tetap aktif dengan jabatannya di partai tempat mereka bernaung.

Salah satunya adalah Menkumham, Yasonna Laoly yang menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDI-P.

Yasonna terlihat terlibat dalam konflik kepentingan antara jabatan di partai politik dengan tugasnya sebagai Menkumham dalam kasus dugaan suap yang melibatkan mantan calon legislatif PDI-P Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Yasonna bahkan dianggap oleh sejumlah pihak telah sengaja memanipulasi keberadaan Harun Masiku. Dirinya kemudian dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pro dan kontra kebijakan

Selama 100 hari menjabat, pro dan kontra mewarnai sejumlah kebijakan yang diambil para menteri dari kalangan partai politik

Contoh lainnya adalah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang sempat membuat ramai akibat rencananya membuka keran ekspor benih lobster.

Pembukan keran ekspor itu dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Namun meski menuai banyak protes termasuk dari menteri kelautan dan perikanan terdahulu, Edhy menyatakan tak akan mundur.

Menurutnya sebagai seorang menteri, dia harus bisa mengutamakan kepentingan nelayan dan lingkungan meski banyak yang memprotesnya.

“Anda pasti tertawa tentang lobster. Saya tidak akan mundur. Akan terus saya perjuangkan demi keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, dan alam kita,” kata Edhy di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Tak hanya itu saja, jagat media sosial pun sempat dihebohkan oleh pernyataan Menkominfo Johnny G Plate terkait layanan video streaming Netflix.

Johnny sempat melontarkan kritik kepada Netflix yang dia nilai lebih banyak menyediakan konten bermuatan asing daripada film dalam negeri.

Dirinya kemudian meminta agar kedepannya Netflix tidak memuat film atau serial original selain produksi Indonesia.

“Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa,” kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Hal tersebut ia maksudkan agar dapat mendorong tumbuh kembang kreativitas di dalam negeri.

“Kepada Netflix tentu kita minta, tolong gunakan juga hasil dari kreativitas di dalam negeri, kan banyak yang bisa membuat film dalam negeri untuk diedarkan,” tuturnya.

Terkait pemblokiran Netflix yang saat ini dilakukan Telkomsel, ia pun meminta agar Telkom berunding bersama pihak Netflix.

Johnny pun berpendapat bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix bisa jadi disebabkan karena masalah bisnis. Dengan demikian, solusinya harus dibicarakan business to business.

“Tanpa disarankan juga, dia mesti duduk bareng kalau mau selesai. Tidak perlu disarankan, harusnya begitu, itu jalan keluar,” kata dia.

Add Comment