Perseteruan PDIP VS KPK dalam Penangkapan Wahyu Setiawan

Menindaklanjuti atas aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) pun membentuk tim kuasa hokum khusus untuk melawan penindakan yang melibatkan komisioner KPU non-aktif Wahyu Setiawan dan juga politisi PDIP Harun Masiku.

Menurut PDIP,pembentukan tim hokum ini di bentuk karena menurut mereka upaya penggeledahan kantor partai yang di lakukan KPK telah melanggar UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Hal itu di karenakan keinginan untuk menggeledah tidak disertai denga prosedur yang telah di atur di dalam undang-undang itu yaitu melalui izin Dewan Pengawas.

Menurut tim hukum PDIP, aksi penangkapan Wahyu Setiawan tersebut tidak di kelompokkan sebagai operasi tangkap tangan (OTT). Maka dari itu, PDIP akan melakukan langkah hukum setelah mereka melakukan kajian terhadap kasus yang juga di duga akan menyeret nama Hasto Kristyanto ini.

“Bahwa penangkapan Wahyu Setiawan dan kawan-kawan selaku penyelenggaraan negara, tidaklah  dapat di kategorikan sebagai operasi tangkap tangan. Karena menurut hemat kami, tidak sesuai dengan definisi tertangkap tangan pada pasal 1 KUHAP” ujar Teguh Samudera, selaku tim kuasa hukum PDIP.

Perseteruan PDIP VS KPK dalam Penangkapan Wahyu Setiawan

Pembentukan Tim Kuasa Hukum PDIP

Tim kuasa hukum ini sebelumnya telah di umumkan pembentukannya oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Tak hanya itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun juga hadir di kantor PDIP pada 15 Januari 2020.

Yasonna sendiri melui sebuah pesan singkat berkata bahwa dirinya hadir dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan.

“Saya disana bukan sebagai Menkumham. Saya sebagai Ketua DPP bisang hukum, HAM, dan Perundang-undangan (DPP PDIP)” ungkap Yasonna.

Pasca pengumuman tersebut, tim kuasa hukup PDIP pun menandatangani kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kawasan Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada kamis 16 Januari 2020. Dari pertemuan tersebut tidak ada informasi apapun neamun menurut tim hukum PDIP I Wayan Sudarta pertemuan tersebut di lakukan hanya untuk diskusi.

Sedangkan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menggelar sidang kode etik dan mendengarkan keterangan dari KPU, Bawaslu dan tersangka di Gedung KPK Jakarta Selatan

Wahyu Setiawan hadir dalam sidang sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota legislative dari PDIP.

Add Comment