Tambah Anggaran Corona Jadi Rp 62 T, Sri Mulyani Dan KPK Ancam Hukum Mati Jika Dikorupsi

Pasca WHO telah menetapkan virus corona aatau Covid-19 sebagai Pandemi dan mengancam keselamatan dunia, semua negara pun segera mengantisipasi. Tak terkecuali Pemerintah Indonesia . HIngga kini, pemerintah terus memprioritaskan penangkalan wabah virus corona dengan memberikan alokasi anggaran khusus untuk penanganan untuk virus asal China ini.

Terkait alokasi anggaran tersebut nantinya tak hanya di lakukan oleh kementerian keuangan saja, namun juga akan dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun peran KPK adalah mengawasi aliran dana untuk penanggulangan virus corona hingga memberikan hukuman mati bagi koruptor.

Penanganan virus COVID-19 di Indonesia saat ini memang tengah di prioritaskan dalam APBN 2020. Sejumlah anggaran belanja pemerintah dialihkan agar dapat mendukung percepatan penanganan virus corona yang mulai menjangkiti masyarakat di Indonesia

Jika sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan menganggarkan  sebesar Rp 5-10 triliun, namun ternyata sebanyak Rp 62,3 triliun belanja kementerian dan lembaga dapat  direalokasikan untuk penanganan COVID-19

“Untuk melaksanakan berbagai macam permintaan yang sesuai dengan urgensi di kesehatan, kami sampai hari ini sudah identifikasi Rp 62,3 triliun dari belanja K/L yang akan bisa direalokasikan untuk bisa diprioritaskan sesuai arahan presiden,” ujar Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (20/3).

Dana tersebut diperoleh dari hasil penghematan sejumlah belanja di kementerian/lembaga. Termasuk belanja barang, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen, honor, hingga output cadangan. Dana itu belum termasuk dari penghematan di pos transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) maupun dalam APBD 2020

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas antara lain pengadaan alat kesehatan, penyediaan rumah sakit, hingga dunia usaha.

“Kami terus minta seperti PUPR dan kementerian yang anggaran belanja besar untuk spacing atau dalam hal ini memperpanjang pelaksanaan kegiatan, sehingga mungkin tidak di-drop sama sekali tapi multiyears sehingga beban tidak semua di 2020,” kata Sri Mulyani.

Tambah Anggaran Corona Jadi Rp 62 T, Sri Mulyani Dan KPK Ancam Hukum Mati Jika Dikorupsi

KPK dan Fungsi Pengawasan Anggaran Covid-19

Tugas KPK kemudian adalah mulai bergerak mengawasi sektor anggaran penanggulangan bencana nonalam, COVID-19. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan agar dana tersebut tak dikorupsi. KPK  akan melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah. Tujuannya agar dana yang disalurkan tepat sasaran, tepat guna, efektif, dan bebas dari penyelewengan.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengatakan, sebagaimana tugas pokok, “Jangan sampai anggaran bencana dikorupsi oknum yang tidak punya empati. Kami berharap itu tidak terjadi. Masak sih, kondisi rakyat lagi susah terus ada oknum yang korupsi,” Ujar Firli

Firli juga mengingatkan, adanya ancaman hukuman mati bagi siapa saja yang menyelewengkan dana bantuan bencana. Ancaman pidana mati, kata dia, diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Masalah wabah virus corona adalah bencana non-alam dan pemerintah telah mengambil langkah langkah penanganan termasuk mengalokasikan anggaran. Kita memberi dukungan seluruh langkah yang diambil karena penyelamatan kehidupan itu menjadi prioritas,” kata dia.

Add Comment